Pemerintah Desa Bantal

Artikel Terkini

10 April 2021 516 Kali

Pembekalan Relawan Pokja Pemutakhir IDM berbais SDGs Desa Tahun 2021

Bertempat di Balai Desa Bantal telah diselenggarakan Pembekalan Pemutakhiran IDM berbasis SDGs Desa Tahun 2021. Sabtu, 10 April 2021.Acara di mulai pukul 8.45 WIB dengan diawali dengan Pembacaan Surah Al-Fatihah dilanjut dengan Pembacaan Shalawat Nariyah yang di bawakan langsung oleh Ria Maisaroh dimana pada acara dimaksud juga sebagai Pembawa Acara (MC).Hadir dalam Pembekalan dimaksud, Ibu Nur Rofiqa Jamil (PDP), Bapak Miftahur Raziqin (PLD) yang sekaligus sebagai Narasumber, Sekretaris Desa Ah. Bakir, Sebagian Perangkat Desa, Staf Desa dan Para Petugas Pemutakhir Data IDM berbasis SDGs Desa.Kegiatan betakhir pukul 13.32 WIB dan berjalan lancar, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

Administrator

Selengkapnya

TUTORIAL

07 April 2021 9.487 Kali

Download, Desain Banner Penyaluran BLT DD dan Ucapan Hari Raya Idul Fitri 1442 H (Format PSD)

attach_file Berikut kami bagikan Contoh Desain Banner Penyaluran BLT DD Tahun Anggaran 2021 dan Banner Ucapan Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang bisa Anda download secara gratis dalam website ini dan bisa Anda Edit kembali melalui Aplikasi Photoshop : Download Format PSD | 174 Mb Download Format PSD | 54 Mb

Administrator

Selengkapnya

Artikel

03 Maret 2021 1.587 Kali

Download, PMK 17 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dana Desa Tahun Anggaran 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DAN DAMPAKNYA Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat(2) huruf a juncto Pasal 8 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal; babwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huuf e dan ayat (7) UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian belanja dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target dan/atau adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun anggaran 2021, yang pelaksanaannya dilaporkan dalam APBN Perubahan tahun anggaran 2021 dan/atau laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2021; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang rincian APBN tahun anggaran 2021, perubahan rincian anggaran transfer ke daerah dan pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan diatur dalam PMK; bahwa berdsarakan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a samapai dengan huruf c, perlu menetapkan PMK tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya; Selengkapnya : Download, PMK 17 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan Dampaknya 25 Mb cloud_download Download

Administrator

Selengkapnya

Nasional

02 Maret 2021 515 Kali

Jokowi Putuskan Cabut Aturan soal Investasi Miras dalam Perpres 10/2021

Pemerintah memutuskan untuk mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Keputusan ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada Selasa (2/3/2021). "Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Jokowi dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden. Menurut Jokowi, keputusan ini diambil setelah menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan serta pemerintah daerah. "Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," ujar Jokowi. Diberitakan sebelumnya, pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Sebelumnya, industri tersebut masuk kategori bidang usaha tertutup. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Jokowi dan mulai berlaku tanggal 2 Februari 2021. Sumber :

Administrator

Selengkapnya

Berita Desa

01 Maret 2021 1.597 Kali

APBDesa Tahun 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Perdes APBDes 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANTAL TAHUN ANGGARAN 2021 Uraian Kegiatan Keluaran Anggaran (Rp) Sumber Dana 1. PENDAPATAN 4.1. Pendapatan Asli Desa 75,000,000,00 4.1.2. Hasil Aset Desa 75,000,000,00 4.2. Pendapatan Transfer 1,871,753,000,00 4.2.1. Dana Desa 1,158,449,000,00 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 55,535,000,00 4.2.3. Alokasi Dana Desa 657,769,000,00 4.3. Pendapatan Lain-lain 1,500,000,00 4.3.6. Bunga Bank (Estimasi) 1,500,000,00 JUMLAH PENDAPATAN 1,948,253,000,00 2. BELANJA 1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 786,584,036,38 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 12 OB 58,800,000,00 ADD 01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 120 OB 305,400,000,00 ADD 01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 144 OB 37,297,200,00 ADD 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 12 Paket 52,345,236,38 ADD, DLL 01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 84 OB 66,000,000,00 ADD 01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 12 Paket 8,149,000,00 ADD 01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 12 Bulan 28,800,000,00 ADD 01.01.91. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa 12 OB 10,572,000,00 PAD 01.01.93. Penyediaan Honorarium Staf Desa 36 OB 63,000,000,00 AAD 01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan 6 Paket 24,464,100,00 ADD, PBH 01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa 2 Paket 16,226,000,00 DDS 01.04.02. Penyelenggeraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa lainnya) 5 Paket 14,500,000,00 DDS 01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 2 Paket 12,625,000,00 DDS 01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 3 Paket 7,450,500,00 DDS 01.04.11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba Desa 1 Paket 2,387,000,00 PBH 01.04.91. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa 12 Paket 4,200,000,00 ADD 01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 8 Bulan 9,940,000,00 PBH 02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 630,302,900,00 02.01.01. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa 12 Paket 91,135,000,00 DDS 02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad 1 Paket 5,991,400,00 DDS 02.02.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 12 Paket 261,165,000,00 DDS 02.02.06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 12 Paket 13,800,000,00 DDS 02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy 12 Paket 10,000,000,00 DDS 02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 1 Lokasi 50,400,000,00 DDS 02.03.94. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum 10 Lokasi 16,711,500,00 DDS 02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni 4 Unit 60,000,000,00 DDS 02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 12 Paket 33,000,000,00 DDS 02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 10 Paket 1,500,000,00 PBH 02.06.03. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 1 Paket 1,000,000,00 DDS 02.08.90. Pembangunan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata Desa 6 Paket 50,000,000,00 DDS 03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 64,373,000,00 03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 12 Paket 22,904,000,00 DDS 03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy 2 Paket 4,875,000,00 ADD, PBH 03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT, PHBK, Selamatan Desa, dll) 3 Paket 29,979,000,00 ADD, PBH 03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 8 Bulan 2,120,000,00 ADD 01.01.05. Pembinaan PKK 1 Paket 4,495,000,00 PBH 04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 27,315,300,00 04.02.04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 1 Paket 9,600,000,00 PBH 04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 2 Paket 8,597,500,00 ADD 04.04.02. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 1 Paket 3,627,500,00 DDS 04.07.04. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi 1 Paket 5,490,000,00 DDS 05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 451,450,600,00 05.01.01. Kegiatan Penanggulangan Bencana 12 Paket 59,050,600,00 DDS 05.03.01. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD) 12 Bulan 392,400,000,00 DDS JUMLAH BELANJA 1,960,025,836,38 SURPLUS / (DEFISIT) -11,772,836,38 6. PEMBIAYAAN 6.1. Penerimaan Pembiayaan 11,772,836,38 6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 11,772,836,38 PEMBIAYAAN NETTO 11,772,836,38 SILPA/SiLPA PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 Baca Juga: touch_appDownload Desain Banner APBDES 2021 Tabel Laporan APBDes TA. 2020,

Administrator

Selengkapnya

Berita Desa

25 Februari 2021 17.818 Kali

Download, Desain Baliho INFOGRAFIS APBDesa Tahun Anggaran 2021 (Format PSD)

Secara institusional, pemerintah desa merupakan badan publik yang wajib memberikan informasi yang ada dalam penguasaannya kepada publik/ masyarakat setiap saat terkecuali, informasi yang memang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu informasi yang dikelola oleh pemerintah desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bukan merupakan informasi yang dikecualikan sehingga wajib untuk diinformasikan kepada masyarakat. sesuai amanat Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Jika butuh contoh desain berformat PSD yang bisa di edit di Aplikasi Photoshop, silahkan download Gratis Lihat Desain 2021 Download Format PSD | 92 Mb Lihat Desain 2020 Download Format PSD | 92 Mb Lihat Desain 2019 Download Format PSD | 92 Mb Lihat Desain Logo Download Format PSD | 52 Mb

Administrator

Selengkapnya