Selamat Datang di Website Resmi Desa Bantal, Asembagus

Artikel

01 Februari 2021 650 Kali

SDGs Desa Nomor 15: Desa Peduli Lingkungan Darat

Kebutuhan terhadap pangan terus mengalami peningkatan secara global. Pada tahun 2050, diperkirakan sebanyak 9 miliar orang akan mengisi bumi yang dikombinasikan dengan degradasi lingkungan dan urgensi lahan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya menjadikan lahan tetap aman dan produktif, khususnya di daratan (UN, 2018). Namun, pada tahun 2018 lahan kritis di seluruh Indonesia berjumlah 9.453.729 ha, sedangkan lahan sangat kritis mencapai 4.552.721 ha (BPS, 2020). Tabel. Luas Lahan Kritis menurut Provinsi dan Tingkat Kekritisan Lahan (Hektar) Tahun 2018 Provinsi Kritis Sangat Kritis Jumlah ACEH 126.238 190.399 316.637 SUMATERA UTARA 836.530 502.280 1.338.810 SUMATERA BARAT 174.748 477.221 651.970 RIAU 435.709 275.164 710.873 JAMBI 111.855 102.130 213.985 SUMATERA SELATAN 602.938 130.818 733.756 BENGKULU 120.598 28.289 148.887 LAMPUNG 381.933 21.977 403.910 KEP. BANGKA BELITUNG 20.426 261 20.687 KEP. RIAU 4.269 3.961 8.230 DKI JAKARTA – – – JAWA BARAT 231.445 679.748 911.192 JAWA TENGAH 158.374 217.359 375.733 DI YOGYAKARTA 78.333 790 79.123 JAWA TIMUR 86.937 345.289 432.225 BANTEN 236.325 94.083 330.407 BALI 44.611 2.284 46.895 NUSA TENGGARA BARAT 55.158 10.641 65.799 NUSA TENGGARA TIMUR 831.330 9.585 840.914 KALIMANTAN BARAT 996.541 19.090 1.015.631 KALIMANTAN TENGAH 768.756 92.484 861.240 KALIMANTAN SELATAN 286.459 225.135 511.594 KALIMANTAN TIMUR 156.839 118.433 275.272 KALIMANTAN UTARA 163.520 36.214 199.734 SULAWESI UTARA 197.748 92.034 289.782 SULAWESI TENGAH 164.305 100.569 264.874 SULAWESI SELATAN 155.587 294.019 449.606 SULAWESI TENGGARA 409.624 15.031 424.655 GORONTALO 73.443 258.855 332.298 SULAWESI BARAT 74.085 14.336 88.421 MALUKU 299.577 30 299.607 MALUKU UTARA 372.940 14.949 387.889 PAPUA BARAT 427.504 9.784 437.288 PAPUA 369.042 169.481 538.523 INDONESIA 9.453.729 4.552.721 14.006.450 Sumber: https://www.bps.go.id/indicator/60/588/1/luas-lahan-kritis-menurut-provinsi-dan-tingkat-kekritisan-lahan.html  diakses: September 26, 2020, 4:45 pm Demi terpenuhinya kebutuhan manusia saat ini dan masa yang akan datang, serta demi melindungi margasatwa, maka SDGs Desa ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan margasatwa. Untuk melihat keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan indikator diantaranya kebijakan pemerintah desa terkait upaya pelestarian keanekaragaman hayati; luas lahan terbuka hijau; serta  jumlah satwa terancam punah.

Administrator

Selengkapnya

Artikel

01 Februari 2021 560 Kali

SDGs Desa Nomor 14: Desa Peduli Lingkungan Laut

Lebih dari 3 miliar orang menggantungkan mata pencaharian pada laut dan keanekaragaman hayati pantai, dan sumber daya laut telah menyumbang sekitar $28 triliun bagi ekonomi global setiap tahun (UN, 2019). Selain itu, lautan juga menyerap 30 persen karbon dioksida yang diproduksi manusia. Namun yang terjadi saat ini adalah kerusakan perairan pesisir yang terus menerus karena polusi dengan rata-rata 13.000 keping sampah plastik/km2 lautan, pengasaman laut, dan 30 persen simpanan ikan dunia mengalami eksploitasi berlebih, jauh di bawah level di mana mereka bisa memproduksi hasil yang berkelanjutan (Bappenas, 2019) Dengan panjang garis pantai mencapai 99.093 km dan luas wilayah perairan 6.3 juta km2 (BIG, 2016), Indonesia memiliki wilayah laut yang menjadi pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Kekayaan laut Indonesia memberikan manfaat ekonomi dan sosial untuk penduduk Indonesia. Pada tahun 2016, sektor perikanan Indonesia menyumbang Rp 76,7 miliar pada kuartal I dan Rp 77,7 miliar pada kuartal II untuk produksi domestik bruto (PDB) Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016). Oleh karena itu, tujuan SDGs Desa ini adalah untuk melindungi pantai dan lautan. Untuk mengukur keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan beberapa indikator berikut: kebijakan desa terkait perlindungan sumberdaya laut; terjadinya peningkatan penangkapan ikan secara wajar; serta tidak terjadinya illegal fishing.

Administrator

Selengkapnya

Artikel

01 Februari 2021 645 Kali

SDGs Desa Nomor 13: Desa Tanggap Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim telah dirasakan hampir oleh seluruh negara di dunia dan telah memberikan konsekuensi buruk pada kehidupan. Menurut data UNDP (2019), emisi gas rumah kaca saat ini lebih dari 50% lebih tinggi dibandingkan tahun 1990. Kerugian ekonomi rata-rata tahunan akibat bencana terkait iklim mencapai ratusan miliar dolar. Belum lagi dampak bencana geofisik terhadap manusia yang 91% terkait dengan iklim, antara tahun 1998 dan 2017 telah menewaskan 1,3 juta orang dan menyebabkan 4,4 miliar orang terluka. Di Indonesia, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) meningkat hingga hampir tiga kali lipat antara tahun 1990 dan 2015 (+196 persen), dan laju peningkatannya diperkirakan akan semakin bertambah hingga tahun 2030. Sumber emisi tertinggi berasal dari deforestasi dan kebakaran hutan gambut, diikuti oleh emisi dari pembakaran bahan bakar fosil untuk energi. Selain itu, Indonesia mencatat peningkatan emisi CO2 sebesar 18 persen sepanjang 2012-2017, yang disebabkan karena meningkatnya emisi dari pembangkit listrik, sektor industri, dan sektor transportasi. Perlu dicatat, bahwa total emisi Indonesia sangat bervariasi dari tahun ke tahun, sebagian besar sebagai akibat dari kebakaran lahan gambut. SDGs Desa ini bertujuan untuk membantu pengurangan dampak perubahan iklim global, dengan beberapa program yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan capaian tujuan ini dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya dengan indeks resiko bencana di desa.

Administrator

Selengkapnya

Artikel

01 Februari 2021 777 Kali

SDGs Desa Nomor 12: Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan

Tujuan ini berkaitan dengan upaya mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap bumi melalui pola produksi dan konsumsi yang sewajarnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan warga. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang diciptakan harus mempertimbangkan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara memproduksi dan mengkonsumsi makanan dan sumber daya lainnya. Pemisahan pertumbuhan ekonomi dari penggunaan sumber daya dan degradasi lingkungan adalah salah satu tujuan SDGs Desa. Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam milik bersama, serta upaya mengurangi sampah beracun dan polutan adalah target penting untuk meraih tujuan ini. Salah satunya dengan mendorong warga, dunia usaha, serta konsumen untuk mendaur ulang dan mengurangi sampah. Untuk itulah, diperlukan pergeseran aktivitas produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan. Diperlukan kebijakan desa yang kondusif dan memiliki perspektif pelestarian lingkungan. Salah satunya ditentukan dengan penanganan limbah dan sampah sesuai kebutuhan. Penanganan sampah secara benar mendukung terciptanya pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Penanganan sampah di perkotaan lebih terdata dibandingkan di perdesaan. Di perkotaan juga dibangun Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Namun hal tersebut tidak terjadi di perdesaan. Tabel 5.9 menunjukkan persentase rumah tangga di perkotaan berdasarkan cara penanganan sampah yang paling sering dilakukan (BPS, 2017). Tabel. Cara Penanganan Sampah yang Paling Sering Dilakukan di Perkotaan, Tahun 2017 Cara Penanganan Persentase (Rumah Tangga) Dibuat kompos/pupuk 0,30 % Didaur ulang 0,13 % Disetor ke bank sampah 0,61 % Sampah diangkut petugas 40,25 % Dibuang ke TPS 17,30 % Dibuang sembarangan 0,98 % Ditimbun/dikubur 1,11 % Dibuang ke sungai/got/selokan 2,74 % Dibakar 35,81 % Lainnya 0,76 % Sumber: Diolah dari Sunsenas Modul Ketahanan Sosial Tahun 2017, BPS Indikator keberhasilan SDGs Desa ini di antaranya dapat dilihat dari kebijakan desa yang mengatur tentang pengelolaan limbah dunia usaha; terjadinya efisiensi penggunaan sumber daya alam; serta usaha pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampai dunia usaha.

Administrator

Selengkapnya

Artikel

01 Februari 2021 666 Kali

SDGs Desa Nomor 11: Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman

Pemukiman adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, agar manusia dapat menjalankan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Pemenuhan hak atas pemukiman menyaratkan pemukiman yang layak, bersih, aman, dan berkelanjutan. Persentase jumlah rumah layak huni di perkotaan lebih banyak dibandingkan di perdesaan. Tabel. Persentase Rumah Layak Huni Kota-Desa 2015-2019 Tahun Perkotaan (%) Perdesaan (%) 2015 97,65 87,92 2016 98,21 89,64 2017 98,48 91,21 2018 98,55 92,26 2019 61,09 50,67 Sumber: bps.go.id Kebutuhan pemukiman layak huni dengan harga terjangkau sering kali tidak diimbangi dengan ketersediaan pemukiman yang memenuhi standard sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti ruang terbuka hijau, lapangan olah raga, tempat usaha dan perdagangan, fasilitas umum, sanitasi, air bersih, dan pengelolaan limbah. Tujuan ini, sampai dengan tahun 2030, menargetkan terwujudnya desa yang inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan, dengan beberapa target capaian kawasan permukian yang bersih dan sehat, terciptanya keamanan lingkungan melalui swadaya masyarakat, serta terbangunnya partisipasi semua pihak dalam pembangunan desa.

Administrator

Selengkapnya

Artikel

01 Februari 2021 626 Kali

SDGs Desa Nomor 10: Desa Tanpa Kesenjangan

Isu kesenjangan selalu menyertai aktivitas pembangunan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan telah menjadi isu global dan cenderung meningkat pada beberapa dekade terakhir, bahkan di negara-negara berkembang kesenjangan meningkat hingga 11%. Saat ini 1% populasi terkaya di dunia menguasai hingga 40% aset global, sementara 10% penduduk miskin dunia hanya mendapatkan 2% hingga 7% (Oxfam, 2020). Perencanaan pembangunan yang sentralistik, tidak mempertimbangkan kondisi spasial, lebih besar kemungkinannya untuk memperparah kesenjangan, baik kesenjangan antar daerah maupun kesenjangan antar orang. Kesenjangan merupakan indikator bahwa hasil pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara, tidak dinikmati secara merata oleh berbagai kelompok kesejahteraan. Oleh karena itu, upaya penurunan ketimpangan menjadi upaya penting dalam mengatasi kemiskinan (Yusuf dan Summer, 2015). Pada Maret 2020 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,381 (BPS, 2020). Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,380, walaupun menurun 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 sebesar 0,382. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,393, naik dibandingkan Gini Ratio September 2019 sebesar 0,391 dan Gini Ratio Maret 2019 sebesar 0,392. Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,317, naik dibandingkan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,315, namun tidak berubah dibanding Gini Ratio Maret 2019 sebesar 0,317. SDGs Desa bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan tersebut pada tahun 2030. Untuk itulah, keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan koefisien Gini desa; tingkat kemiskinan di desa; status perkembangan desa; serta indeks kebebasan sipil di desa.

Administrator

Selengkapnya